Update Realisasi NPHD Pilkada 2020: KPU Rp9,936 Triliun, Bawaslu Rp3,13 Triliun, dan PAM Rp740,921 Miliar

setialampung.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto menjelaskan, hingga saat ini per 28 Agustus 2020 Pukul 20.00 WIB, realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 sebagai berikut: KPU, yaitu Rp9,936 triliun atau 97,05%, Bawaslu Rp3,313 triliun atau 95,56%, Pengamanan Rp740,921 miliar atau 48,67%.

Hal tersebut, ia sampaikan melalui pesan singkat sabtu (29/8/2029).

Lebih lanjut, ia menuturkan, untuk KPU ada 240 Pemda (di dalamnya ada Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sulawesi Tengah) telah 100% transfer ke KPU.

Sedangkan masih terdapat 29 Pemda (di dalamnya terdapat Provinsi Sulawesi Utara (74,55%) yang transfernya antara 40% sampai dengan di bawah 100% dan terdapat 1 Pemda yang transfernya kurang dari 40%, yaitu Kabupaten Halmahera Utara, yaitu (39.43%).

Untuk realisasi kepada Bawaslu Ardian menuturkan, data sampai saat ini terdapat 242 Pemda yang telah 100%, ada 25 Pemda yang realisasinya antara 40 sampai 100%, dan 3 Pemda yang masih di bawah 40%.

“242 Pemda (di dalamnya ada Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sulawesi Tengah) telah 100% transfer ke Bawaslu. Selain itu, terdapat 25 Pemda (di dalamnya terdapat Provinsi Sulawesi Utara (68,36%)) yang transfernya antara 40% sampai dengan dibawah 100%. Sedangkan, masih ada terdapat 3 Pemda yang transfernya kurang dari 40%, yaitu: Kabupaten Waropen (37,33%), Kota Bandarlampung (36.84%), dan Kabupaten Pegunungan Bintang (30.00%)” urainya.

Adapun Pemerintah Daerah yang belum realisasinya mencapai 100% secara keseluruhan, Ardian mengungkapkan daerah-daerah sebagai berikut: di Sumatera Utara ada Kabupaten Labuhan Batu (KPU: 90,00%); di Sumatera Barat ada Kabupaten Pesisir Selatan (KPU: 77,04% / Bawaslu (65,21%); di Jambi ada Kabupaten Bungo Bawaslu (88,06%): di Sumatera Selatan ada Kabupatem Ogan Komering Ulu Timur (KPU: 79,04% / Bawaslu: 90,91%); di Lampung ada Kota Bandar Lampung (KPU: 53,85% / Bawaslu: 36.84%); di Jawa Timur ada Kota Surabaya ( Bawaslu: 41,58%); di Gorontalo ada Kabupaten Gorontalo (KPU: 58,66% / Bawaslu: 79,43%) dan Kabupaten Pohuwato (KPU: 70,81% / Bawaslu: 70,76%); di Bali ada Kabupaten Karang Asem (KPU: 84,16%); di Kalimantan Timur ada Kabupaten Paser (KPU: 93,73%); di Sulawesi Selatan ada Kota Makassar ( KPU: 92,57%),
Kabupaten Luwu Utara (KPU: 90,10% / Bawaslu: 76,02%), Kabupaten Maros (KPU: 80,96% / Bawaslu: 80,18%); di Sulawesi Tengah ada Kabupaten Morowali Utara (Bawaslu: 42,47%); di Sulawesi Utara (KPU: 74,55% / Bawaslu: 68,36%) ada Kota Bitung ( KPU: 70.00% / Bawaslu: 70,43%), Kabupaten Minahasa Utara ( KPU: 40,00% / Bawaslu: 40,00%), di Maluku Utara ada Kabupaten Halmahera Timur (KPU: 70,78% / Bawaslu 51,68%), Kabupaten Pulau Taliabu (KPU:75,53% / Bawaslu: 80,01%), Kabupaten Halmahera Utara (KPU: 39,43% / Bawaslu: 42,04%), Kabupaten Halmahera Barat (KPU: 61,15% / Bawaslu: 50,00%). Di NTT ada Kabupaten Sumba Barat (KPU: 90,00% / Bawasly: 90,00%) dan Kabupaten Timor Tengah Utara (KPU: 91,58%). Di Papua ada Kabupaten Yalimo (KPU: 99,73%), Kabupaten Merauke (KPU: 90,00% / Bawaslu: 90,00%), Kabupaten Waropen (KPU: 67,50% / Bawaslu: 37,33%), Kabupaten Supiori (KPU: 73,33% / Bawaslu: 87,50%), Kabupaten Boven Digoel (KPU: 64,90% / Bawaslu: 90,00%), Kabupaten Yahukimo (KPU: 91,33% / Bawaslu: 90,00%), Kabupaten Keerom (KPU: 45.00% / Bawaslu: 63,16%), Kabupaten Mamberamo Raya ( KPU: 56,67%), Kabupaten Nabire (Bawaslu: 80,00%), dan Kabupaten Pegunungan Bintang (Bawaslu: 30,00%). Terakhir di Papua Barat ada Kabupaten Raja Ampat (KPU: 80,74% / Bawaslu: 73,76%), Kabupaten Manokwari (KPU: 90,00%), Kabupaten Manokwari Selatan (Bawaslu: 99,98%).

Ardian juga menyampaikan penganggaran untuk pengamanan sampai saat ini ada
79 Pemda (di dalamnya ada Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provimsi Kalimantan Tengah) telah 100% transfer ke Pihak pengamanan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *