KPK Berwenang Ambil Alih Kasus Korupsi yang sedang Ditangani Kepolisian dan Kejaksaan

setialampung.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia.

Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 102 tahun 2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di dalam Pasal 9 (1) Berdasarkan hasil Supervisi terhadap perkara yang
sedang ditangani oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau Kejaksaan Republik Indonesia.

(2) Dalam melakukan Pengambilalihan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik dan/atau penuntut umum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi.

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Pengambilalihan perkara dalam tahap penyidikan dan/atau penuntutan, instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi wajib menyerahkan tersangka dan/atau terdakwa dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) Hari, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri mengatakan, UU nomor 19 tahun 2019 memberikan tugas pokok kepada KPK untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi.

“KPK tentu menyambut baik dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 20 Oktober 2020 tersebut. KPK berharap ke depan koordinasi dan supervisi KPK dengan aparat penegak hukum lainnya semakin kuat dan bersinergi dalam bersama – sama memberantas tindak pidana korupsi,” kata Ali Fikri kepada setialampung.com, kamis (29/10/2020).

Menurutnya, terkait supervisi ini di UU KPK sudah diatur dengan jelas. Namun memang dalam perpres ini ada beberapa poin yang mengatur soal lebih detail teknis mekanisme tersebut.

“Prinsipnya ketentuannya sama, tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan di UU KPK. Oleh karenanya tentu supervisi dan kordinasi yang sudah dilakukan KPK selama ini tetap berjalan,” ujarnya. (ben)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *