Adek Asy’ari Kritik Keras Kinerja PPDP

setialampung.com – Anggota Bawaslu Lampung, Adek Asy’ari menilai, meski tugas PPDP berakhir pada 13 Agustus 2020, namun berakhirnya masa kerja PPDP ternyata tidak membuat berakhirnya masalah terkait coklit.
“Masih banyak masalah klasik yang terus berulang,” kata Adek Asy’ari, di dalam keterangan tertulisnya, sabtu (15/8/2020).

Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan Bawaslu 8 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada di Lampung yang melakukan uji sampling coklit terhadap masyarakat di 8 kabupaten/kota, masih muncul masalah – masalah klasik dari pemilu ke pemilu masih terjadi.

Masalah klasik tersebut, kata dia, diantaranya, di Lampung Tengah dan Pesisir Barat, PPDP tidak melakukan coklit dari rumah ke rumah. Di Pesisir Barat, PPDP menitipkan stiker kepada pemangku, dan pemangku memerintahkan RT/kepala talang untuk menempelkan stiker tersebut.

Di Lampung Timur, lanjutnya, PPDP justru melimpahkan tugasnya kepada orang lain. Di Way Kanan, Pesbar, Lamsel dan Bandarlampung serta Kota Metro, PPDP tidak menempelkan stiker di seluruh rumah warga yang telah di coklit.

Di Lamteng, Lamtim dan Pesawaran, ujarya, masih didapati warga masyarakat yang belum dicoklit oleh PPDP. Pesisir Barat masih didapati orang yang telah meninggal di dalam A. A1. KWK dan A.A2. KWK.

Terkait hal tersebut, katanya, Bawaslu propinsi kembali meminta kepada Bawaslu kabupaten/kota untuk terus memelototi hasil kerja PPDP yang sekarang berada di PPS ini.

“Jangan sampai Lagu lama KPU muncul lagi, yaitu alasan bagi masyarakat yang belum terdaftar di DPS kan masih ada masa Perbaikan. Ini lagu lama yang muncul terus. Pada hakikatnya kalo alasan ini yang dimunculkan, buat apa ada tugas-tugas PPDP,” kata Adek.

Kemudian, Adek juga meminta kepada KPU agar kata – kata protokol kesehatan itu jangan hanya di bibir saja. Karena masih banyak ditemukan PPDP yang dalam bekerja tidak memakai masker. Dan terakhir Adek juga meminta Bawaslu kabupaten/kota untuk mencermati masalah stiker yang belum terpasang.

“Apakah memang enggak ada stikernya atau memang enggak dipasang oleh PPDP. Karena kalo tidak ada stikernya hal ini berkaitan dengan pengadaan stiker oleh KPU kabupaten/kota yang bersangkutan. Bagaimana pengadaannya, sudah sesuaikah dengan PKPU No 9 tahun 2017 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil walikota,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *